Sunday, July 31, 2022

Kunker Jokowi ke Korsel Hasilkan Empat Fokus Kerja dalam Pembangunan Infrastruktur




Menteri PUPR Basuki Hadimuljono menandatangani Protokol Perubahan Memorandum Saling Pengertian antara Kementerian PUPR dengan Kementerian Pertanahan, Infrastruktur, dan Transportasi Republik Korea tentang Kerja Sama Teknis Pemindahan dan Pembangunan Ibu Kota Negara, Kamis (28/07/2022), di Korsel. (Foto: BPMI Setpres/Laily Rachev)

 

Jakarta – Dalam rangkaian kunjungan kerja Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) di Korea Selatan, Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono melakukan beberapa kunjungan kerja ke beberapa proyek pembangunan infrastruktur dan pengembangan kota cerdas.

Menteri PUPR menyampaikan, terdapat sejumlah kerja sama konkrit yang telah dan akan dilakukan antara Pemerintah Republik Indonesia melalui Kementerian PUPR dengan Pemerintah Korea Selatan melalui Kementerian Lingkungan Hidup dan Kementerian Agraria, Infrastruktur, dan Transportasi (MOLIT).

“Kementerian PUPR telah menjalin kerja sama dengan Kementerian Lingkungan Hidup Korea Selatan dan MOLIT sejak beberapa tahun lalu. Beberapa bentuk kerja samanya yakni pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Karian di Banten untuk penyediaan air baku di Jakarta bagian Barat, termasuk pembangunan water treatment plan dan jaringan distribusinya. Kemudian juga sedang dilakukan feasibility study untuk Semarang Smart Water System,” ujarnya.

Menteri PUPR mengatakan, dalam mendampingi kunjungan kerja Presiden Joko Widodo telah dibahas dan disepakati empat bentuk kerja sama konkrit khususnya terkait dukungan pengembangan Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara.

“Ada beberapa kerja sama yang sudah kita sepakati. Pertama, Kementerian Lingkungan Hidup Korea Selatan akan membantu melalui hibah pembangunan  instalasi pemurnian air dengan kapasitas 300 liter per detik. Kami sudah melihat kemarin di Hwaseong Water Purification Plant. Menurut saya ini adalah the best available technology yang sudah diaplikasikan oleh Korea Selatan sehingga siap minum, sangat reliable karena proses pengolahan akhirnya dilakukan dengan metoda ozonisasi,” ujarnya.

Kerja sama kedua yang sudah disepakati adalah pembangunan instalasi pengolahan limbah cair untuk IKN Nusantara.

“Kerja sama ketiga, kami juga telah mengunjungi Busan Eco Delta Smart City dan Smart Village yang dulu tahun 2019, saat groundbreaking juga dihadiri oleh Presiden Joko Widodo. Kita lihat bagaimana progresnya setelah tiga tahun. Ada yang namanya smart village yang sudah selesai dibangun sebanyak 86 rumah dan dihuni oleh 400 orang. Perkembangannya sedang dimonitor terus melalui implementasi 41 jenis teknologi canggih di dalam smart village tersebut,” ujar Menteri PUPR.

Direncanakan, di IKN Nusantara juga akan dibangun smart village yang terdiri dari 100 unit rumah sebagai proyek percontohan. Proyek smart village ini direncanakan dapat mulai dibangun pada 2023 mendatang dengan dukungan dari Korea Selatan.

Terakhir, untuk menghubungkan IKN Nusantara dengan Kota Balikpapan akan dibangun immerse tunnel yang sesuai dengan konsep forest city.

“Kita ingin melindungi bekantan, fauna dan flora endemik lainnya yang ada di sekitar Teluk Balikpapan. Untuk itu kita tidak akan membangun jembatan yang secara fisik mengubah morfologi lingkungan, melainkan kita coba bangun immerse tunnel seperti di Geoje, Busan. Saat ini sedang dikerjakan feasibility study-nya untuk kemudian tahun ini dilanjutkan dengan basic design-nya, sehingga bisa kita mulai pembangunannya pada 2023,” tutup Menteri Basuki.

 

Jokowi Berikan Arahan Ke Kapolri untuk Ungkap Kasus Brigadir J



Presiden Joko Widodo atau Jokowi melantik Listyo Sigit Prabowo sebagai Kapolri di Istana Negara, Rabu (27/1/2021). (Foto: Sekretariat Presiden)

 

Jakarta – Kasus polisi tembak polisi masih terus bergulir. Menko Polhukam, Mahfud MD, pun kembali mengeluarkan pernyataan terbaru. Ia meminta seluruh pihak untuk mengikuti arahan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo dalam pengungkapan kasus kematian Brigadir J.

Mahfud MD mengatakan, arahan Kapolri bersumber dari Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang harus dijalankan jajaran kepolisian dalam pengungkapan insiden polisi tembak polisi di rumah Irjen Ferdy Sambo itu.

Mahfud menyampaikan pernyataan tersebut saat ditanya tentang munculnya narasi yang menyebut hasil autopsi terhadap jenazah Brigadir J hanya bisa dibuka di pengadilan atas seizin hakim.

“Jadi, lebih baik ikutilah arahan Kapolri yang itu bersumber dari Presiden, kemudian saya menjadi pengawal dari seluruh instruksi Presiden,” kata mantan Ketua MK itu kepada wartawan, Jumat (29/7).

Mahfud MD mengatakan hasil autopsi jenazah Brigadir J sebenarnya bisa dibuka ke publik, tanpa izin pengadilan melalui perintah hakim.

“Itu boleh dibuka ke publik dan justru itu perlu,” ujar pria kelahiran 13 Mei 1957 itu.

Mahfud menilai ada oknum tertentu yang berupaya menggiring opini agar hasil autopsi Brigadir J tidak asal dibuka ke publik tanpa izin hakim di pengadilan.

“Jadi, memang ada, ya, yang seakan-akan ingin mengacaukan tidak boleh dibuka ke publik kecuali atas perintah hakim, ya, untuk keperluan persidangan,” ujar mantan Menhan RI itu.

Namun, Mahfud mengatakan, hasil autopsi sebenarnya sama saja dengan alat bukti yang biasa diungkap kepolisian dalam pengungkapan kasus pidana.

“Kenapa Anda bilang enggak boleh dibuka ke publik? Wong, kalau ada kejahatan celurit diletakkan di meja, baju diletakkan di meja, itu darah di meja. Ini, kan, sama saja kalau sebagai alat bukti,” ujar pria kelahiran Sampang Jawa Timur itu.

Tahun Baru Islam, Jokowi Do'akan Bangsa Mempunyai Kekuatan Hijrah ke Arah Kemajuan




Presiden RI Jokowi dan Ibu Iriana Jokowi. (Sumber: Setkab.go.id)

 

Jakarta Ucapan dan harapan Jokowi melalui akun Twitter pribadinya mendapat banyak respon dari netizen. Hingga sore ini, cuitan Presiden sudah dilike oleh 2.024 pengguna akun Twitter.

Sementara yang meretweet, ada sebanyak 304 pengguna akun Twitter. Sedangkan yang memberikan komentar, ada sebanyak 236. Tapi, mayoritas netizen justru berkomentar soal masalah pemblokiran sejumlah platform oleh Kominfo.

 

Bertemu Jokowi, Bos Hyundai Motor Group Tertarik Investasi di IKN hingga Mobil Listrik




Presiden Jokowi bertemu dengan Executive Chairman Hyundai Motor Group, Chung Eui-sun, di Lotte Hotel, Seoul, Kamis (28/7/2022). (Foto:Istimewa).

 

Jakarta – Presiden Joko Widodo (Jokowi) bertemu dengan Executive Chairman Hyundai Motor Group, Chung Eui-sun, di Lotte Hotel, Seoul hari ini. Dalam pertemuan tersebut, Bos Hyundai tertarik investasi mengembangkan mobil listrik serta penelitian di Indonesia.

"Presiden juga menerima khusus chairman dari Hyundai. Kebetulan tadi menyampaikan bahwa mereka akan melakukan ekspansi untuk mobil listrik dan RND-nya di Indonesia, ini masih dalam perencanaan," ujar Menteri Investasi Bahlil Lahadalia dalam keterangannya, Kamis (28/7/2022).

Menurut dia Hyundai juga tertarik untuk turut mengambil bagian dalam investasi di Ibu Kota Nusantara (IKN). “Hyundai juga akan ikut mengambil bagian dalam investasi di IKN, ini sesuatu hal yang positif,” katanya.

Kementerian Investasi/BKPM sebelumnya melakukan penandatanganan MoU dengan POSCO yang menurut Bahlil juga berminat untuk berinvestasi di IKN, selain Hyundai dan LG. Dengan demikian, sudah ada tiga perusahaan yang menyatakan minat untuk masuk ke IKN. “Jadi nggak benar itu kalau ada persepsi orang selalu meragukan apakah ada investasi masuk ke IKN,” ungkapnya.

Presiden Jokowi dalam pertemuan tersebut didampingi Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan, Menteri Luar Negeri Retno Marsudi, Menteri Sekretaris Negara Pratikno, Menteri Investasi/Kepala BKPM Bahlil Lahadalia, dan Duta Besar Republik Indonesia untuk Republik Korea Gandi Sulistiyanto.

Friday, July 29, 2022

Presiden Jokowi dan Ibu Iriana Tiba di Seoul, Korsel


Presiden Jokowi dan Ibu Iriana tiba di Seoul Air Base Seongnam, Korea Selatan. (Foto: Biro Pers, Media dan Informasi Sekretariat Presiden).

 

Jakarta – Presiden Joko Widodo (Jokowi) dan Iriana tiba di Seoul, Korea Selatan (Korsel). Korsel merupakan negara ketiga yang dikunjungi Jokowi dalam lawatan ke Asia Timur.

Berdasarkan keterangan tertulis dari Biro Pers, Media dan Informasi Sekretariat Presiden, Rabu (27/7/2022), Garuda Indonesia GIA-1 yang membawa Jokowi dan Iriana mendarat di Seoul Air Base Seongnam, sekitar pukul 20.17 waktu setempat. Pesawat itu mendarat setelah menempuh penerbangan lebih kurang 1 jam 30 menit dari Tokyo.

Sejumlah pejabat tampak menyambut Jokowi, yaitu Wakil Menteri Luar Negeri Korea Selatan Cho Hyundong, Duta Besar RI untuk Korea Selatan Gandi Sulistiyanto beserta Ibu Susi Sulistiyanto, Atase Pertahanan RI Korea Selatan Kol. Pnb Akal Juang Embryono Teesna Putra beserta Ibu Santi Mandalika, Duta Besar Korea Selatan untuk RI Park Tae-sung dan Mdme Kang Sue Jeong, serta Komandan Seoul Airbase Seongnam Brigadier General Kim Hyun-soo.

Selanjutnya, dengan kendaraan yang telah disediakan, Jokowi dan Iriana menuju hotel tempatnya bermalam untuk melanjutkan kegiatan pada esok hari.

Turut mendampingi Jokowi dan Iriana dalam penerbangan ke Seoul yaitu Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan, Menteri Luar Negeri Retno Marsudi, Menteri Sekretaris Negara Pratikno, Menteri BUMN Erick Thohir, dan Menteri Investasi/Kepala BKPM Bahlil Lahadalia.

 

Pemerintah Pastikan 800 Hektar Lahan IKN akan Segera Dibebaskan


Peta Rencana Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara, sesuai Lampiran I RUU IKN yang telah disahkan bersama oleh pemerintah dan DPR pada 18 Januari 2022. (Foto: Dok DPR)

 

Jakarta – 800 hektare lahan di Ibu Kota Nusantara (IKN) masih dalam tahap pembebasan. Namun, Kementerian ATR/BPN memastikan luas lahan yang akan bebas tersebut selesai dalam waktu dekat.

Juru Bicara Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Teguh Hari Prihatno mengungkapkankan hal itu usai konferensi pers Rapat Kerja Nasional (Rakernas) Kementerian ATR/BPN Tahun 2022 di Jakarta, Selasa 26 Juli 2022.

Teguh tidak membocorkan kapan proses pembebasan 800 hektar lahan di IKN itu bisa tuntas. ”Oh iya itu yang masih dalam proses pembicaraan  dengan kementerian dan tidak terlalu lama akan selesai,” kata Teguh

Teguh pun memastikan, proses ini tidak akan mempengaruhi pembangunan di ibu kota baru yang terletak di Provinsi Kalimantan Timur (Kaltim) tersebut.

Sebab, pembangunan di IKN pun secara bertahap. ”Jadi sekali lagi, ini kan targetnya sampai (tahun) 2024 dan itu juga tidak serta merta bahwa itu 100 persen kebutuhan lahannya,” kata Teguh.

Tidak hanya Kementerian ATR/BPN, melainkan seluruh Kementerian/Lembaga (K/L) juga akan segera bertindak hingga bisa mencapai target pemindahan IKN tahun 2024.

Wakil Menteri ATR/Wakil Kepala BPN Raja Juli Antoni mengungkapkan, 800 hektar lahan bermasalah di IKN terletak di kawasan induk pusat pemerintahan. Raja mengatakan, Kawasan Inti Pusat Pemerintahan (KIPP) IKN sebetulnya seluas 256.000 hektar. Namun, dari luas tersebut, hanya 6.000 hektar yang masuk dalam kawasan induk pemerintahan pusat. “Nah dari 6.000 hektar itu diidentifikasi oleh teman-teman di (Kementerian) ATR/BPN itu ada yang bermasalah sekitar 800 hektar,” kata Raja.

Masalah yang terjadi di kawasan tersebut bermacam-macam, mulai dari masih aktifnya Hak Guna Usaha (HGU) sampai adanya hak kepemilikan tanah secara pribadi.

 

Bangun Infrastruktur Air Bersih di IKN, Pemerintah Gandeng Korsel


Menteri PUPR Basuki Hadimuljono saat agenda pertemuan bilateral dengan Menteri Lingkungan Hidup Korsel Han Wha-Jin di Korsel, Senin (25/07/2022).(Dok. Kementerian PUPR)

 

Jakarta – Pemerintah Korea Selatan (Korsel) resmi menjalin kerja sama dengan Indonesia untuk membangun instalasi pemurnian air di Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara.

Hal tersebut disampaikan oleh Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono, Kamis (28/7/2022).

Menurutnya, saat mendampingi Presiden Joko Widodo melakukan kunjungan kerja, telah dibahas dan disepakati empat bentuk kerja sama konkrit khususnya terkait dukungan pengembangan IKN Nusantara.

“Ada beberapa kerja sama yang sudah kita sepakati. Pertama, Kementerian Lingkungan Hidup Korsel akan membantu melalui hibah pembangunan instalasi pemurnian air dengan kapasitas 300 liter/detik,” ujar Menteri Basuki.

Menteri Basuki mengatakan dirinya sudah berkunjung langsung ke Hwaseong Water Purification Plant dan melihat proses di sana.

“Ini adalah the best available technology yang sudah diaplikasikan oleh Korea Selatan sehingga siap minum, sangat reliable karena proses pengolahan akhirnya dilakukan dengan metoda ozonisasi,” ungkap Menteri Basuki.

Selain pembangunan instalasi pemurnian air, terdapat tiga infrastruktur lainnya yang akan dibangun di IKN Nusantara dengan bantuan pemerintah Korsel.

Masing-masing adalah pembangunan instalasi pengolahan limbah cair, pembangunan smart village dan pembangunan terowongan di bawah air atau immerse tunnel antara IKN Nusantara dengan Kota Balikpapan.

Menteri Basuki mengatakan sebelumnya Kementerian PUPR telah menjalin sejumlah kerja sama dengan Kementerian Lingkungan Hidup Korea Selatan dan Kementerian Agraria, Infrastruktur dan Transportasi (MOLIT) sejak beberapa tahun lalu.

“Beberapa bentuk kerja samanya yakni pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Karian di Banten untuk penyediaan air baku di Jakarta bagian Barat, termasuk pembangunan water treatment plan dan jaringan distribusinya. Kemudian juga sedang dilakukan feasibility study untuk Semarang Smart Water System,” tandas Menteri Basuki.


Kepala Otorita Bicara IKN: Kota Cerdas, Ada Disney Park-Tol Bawah Laut


Kepala Badan Otorita Ibu Kota Nusantara (IKN) Bambang Susantono. (Foto: Dok. Panrb)

 

Jakarta – Kepala Badan Otorita Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara, Bambang Susantono menggambarkan IKN di Kabupaten Penajam Paser Utara (PPU), Kalimantan Timur, akan menjadi kota cerdas atau smart city yang komplet dengan sejumlah fasilitas. 

Ada Disney Park: Pemerintah telah membagi-bagi wilayah di IKN dengan peruntukannya masing-masing. Ada yang menjadi kawasan ekonomi, pusat pemerintahan, wisata sampai pusat ilmu pengetahuan, dan lainnya. IKN juga nantinya dilengkap dengan taman hiburan semacam Disney Park di sana.

"Sekarang ada juga klub bola yang ingin punya base di IKN Nusantara. Ada nantinya semacam Disney Park yang akan ada di IKN Nusantara. Itu kita harapkan agar Sabtu-Minggu, orang enggak bosan dengan kegiatan," ujar Bambang dalam sebuah acara yang digelar lewat daring, Kamis (28/7/2022).

Ada tol laut: Tol bawah laut juga direncanakan bakal dibangun di wilayah perairan IKN. Tol sengaja dibangun di bawah laut dengan tujuan untuk melindungi satwa yang dilindungi di sana, seperti bekantan dan lumba-lumba.

"Nanti ada beberapa tempat ada satu tempat di mana kita akan membangun ruas jalan tol yang harus masuk ke bawah laut. Kenapa? karena memang kita ingin memproteksi daerah tersebut dari fauna yang unik. Jadi ada monyet yang di Dufan, monyet hidung panjang, ya monyet itu adalah bekantan, salah satu hewan yang dilindungi. Di sana juga ada lumba-lumba air tawar," kata Bambang. 

Sembilan katalisator: Bambang membeber bahwa pemerintah menyiapkan sembilan generator ekonomi di wilayah IKN. Kesembilannya antara lain: 1. Pusat Pemerintahan Nasional; 2. Pusat Ekonomi, Bisnis dan Keuangan; 3. Energi Baru Terbarukan; 4. Pusat Hiburan dan Olahraga; 5. Layanan Edukasi; 6. Inovasi dan Riset; 7. Pusat Distribusi dan Perdagangan Komoditas; 8. Pusat Agroindustri dan Industri Pangan; dan 9. Pusat Kegiatan Pertanian dan Perikanan.

“Pendeknya yang disebut kawasan inti pusat pemerintahan ini nantinya akan menjadi tempat di mana memang fungsi Ibu Kota itu akan berjalan, yang lain itu ada inovasi, riset agroindustri, hiburan dan olahraga, ada jungle jazz, atau ada team park seperti halnya Disney itu juga mungkin ada di sana,” bebernya.

Sampai saat ini hingga 2024 mendatang pemerintah, kata Bambang, tengah fokus membangun pusat pemerintahan.

“Karena di situlah nanti akan terbangun Istana Presiden, Istana Wakil Presiden, kantor-kantor menteri dan ada namanya Sumbu Kebangsaan, suatu plaza yang akan dipakai sebagai tempat upacara,” ungkap Bambang. 

 

 

Mendagri Dorong APIP Utamakan Upaya Pencegahan Pelanggaran


Mendagri Tito Karnavian (Foto: Humas Setkab/Agung)

 

Jakarta – Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian mendorong Aparat Pengawas Intern Pemerintah (APIP) mengutamakan upaya pencegahan untuk meminimalisasi pelanggaran. Karena itu, APIP perlu membuat mekanisme pengawasan yang mampu mencegah terjadinya pelanggaran, baik yang berupa pidana, administrasi, maupun yang menyangkut perilaku anggota.

“Mencegah lebih baik daripada mengobati,” tegas Mendagri saat memberi arahan dalam Rapat Koordinasi (Rakor) Inspektur Daerah Seluruh Indonesia secara virtual, dari Kampus Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN) Jatinangor, Selasa (26/7).

Mendagri menegaskan, ukuran keberhasilan pengawas bukan terletak pada banyaknya menemukan dan memenjarakan orang yang melanggar. Namun, ukuran keberhasilan itu berada pada kemampuan APIP untuk memberikan pendampingan dan masukan agar tidak terjadi pelanggaran.

“Kalau makin banyak terjadi pelanggaran di tempat itu, berarti aparat pengawas internal pemerintahnya tidak jalan,” ujar Mendagri.

Oleh karena itu, lanjut Mendagri, APIP harus melakukan langkah-langkah proaktif untuk mencegah terjadinya pelanggaran. Hal ini perlu menjadi prinsip utama APIP dalam menjalankan tugasnya. Terlebih, APIP merupakan tulang punggung pengawasan di lingkungan pemerintah, baik pemerintah pusat maupun daerah.

Meski demikian, upaya pencegahan itu dilakukan dengan tidak menoleransi terhadap pelanggaran yang terjadi. Namun, pelanggaran yang bersifat kecil dan masih bisa ditangani melalui mekanisme restoratif tidak perlu ditangani dengan pendekatan pidana.

Selain melakukan pencegahan, lanjut Mendagri, APIP juga berperan melakukan pengawasan, baik reguler maupun khusus secara berjenjang. Peran lainnya yakni memberikan pendampingan saat adanya pemeriksaan eksternal seperti dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Aparat Penegak Hukum (APH), ataupun pengawas lainnya. Selain itu, APIP juga berperan dalam memberikan saran kepada pimpinan mengenai tindakan yang perlu dilakukan terhadap temuan pelanggaran.

“(Saran itu) Bisa tindakan warning, peringatan, bisa sanksi, sampai kepada yang ekstrem yaitu penegakan hukum yang diserahkan kepada APH,” tandasnya.

Jubir Kemenkes: Cacar Monyet Belum Ditemukan di Indonesia


Juru Bicara Kementerian Kesehatan (Kemenkes) menyebut belum ada kasus cacar monyet di Indonesia. (Foto: Zintan Prihatini/KOMPAS.com )

 

Jakarta – Juru bicara Kementerian Kesehatan (Kemenkes) Mohammad Syahril memastikan bahwa kasus terkonfirmasi positif cacar monyet atau monkeypox belum ditemukan di Indonesia.

“Alhamdulillah, sampai dengan hari ini, Indonesia belum ada kasus konfirmasi, probable, maupun suspek,” tutur Syahril dalam konferensi pers Kemenkes RI, Rabu (27/72022).

Capaian tersebut menjadikan Indonesia sebagai salah satu negara yang berhasil masuk ke dalam klasifikasi 1 berdasarkan rekomendasi Organisasi Kesehatan Dunia (WHO).

Negara yang masuk ke dalam klasifikasi 1 adalah negara yang belum mengonfirmasi adanya kasus monkeypox selama 21 hari ke belakang.

“Indonesia saat ini masuk ke klasifikasi 1, karena belum pernah melaporkan kasus monkeypox ini ke WHO,” ujar Syahril.

Dia mengimbau masyarakat untuk tetap melakukan sejumlah langkah pencegahan, seperti menghindari kontak fisik dengan individu yang memiliki gejala penyakit monkeypox, menggunakan alat pelindung diri (APD) lengkap ketika harus merawat penderita monkeypox, serta terus menerapkan perilaku hidup bersih dan sehat (PHBS).

Monkeypox sendiri telah ditetapkan sebagai keadaan darurat kesehatan masyarakat yang menjadi perhatian internasional oleh WHO sejak Sabtu (23/7/2022).

Hingga saat ini, penyakit tersebut telah tersebar di 75 negara di dunia, dengan total sebanyak 17.156 kasus positif.

Berdasarkan data WHO, monkeypox telah menyebabkan 5 kasus meninggal hingga 22 Juli 2022.

 

Thursday, July 28, 2022

Jokowi Bertemu Ketua Japan-Indonesia Parliamentary Friendship League


Presiden Joko Widodo menerima kunjungan kehormatan Presiden Japan-Indonesia Association Fukuda Yasuo di Salon Room, Imperial Hotel, Tokyo, Jepang, Rabu (27/7/2022). (Foto: Biro Pers Sekretariat Presiden/Laily Rachev)

 

Jakarta – Presiden Joko Widodo (Jokowi) menerima kunjungan kehormatan Ketua Japan-Indonesia Parliamentary Friendship League Nikai Toshihiro di Salon Room, Imperial Hotel, Tokyo, Jepang, Rabu (27/7/2022). Kedua pihak antara lain membahas soal peran Jepang dan Indonesia di dunia internasional.

Demikian disampaikan Menteri Koordinator Perekonomian Airlangga Hartarto dalam keterangannya selepas pertemuan tersebut.

“Presiden menjelaskan kerja sama yang sudah lama dan mengangkat isu terkait dengan tahun depan Indonesia akan memegang keketuaan ASEAN dan Jepang memegang keketuaan G-7,” kata Airlangga Hartarto.

Dijelaskannya, pada 2023 Indonesia dan Jepang juga akan memperingati 65 tahun hubungan diplomasi dan 50 tahun hubungan ASEAN-Jepang. Pertemuan ASEAN-Jepang tahun depan juga direncanakan akan dilakukan di Jepang dan pada saat itu akan ditelurkan semacam visi 50 tahun ke depan ASEAN dan Jepang.

“Tentunya dengan keketuaan bapak Presiden Jokowi tentu kepentingan untuk ekonomi ke depan dan kerja sama strategis ke depan menjadi penting. Karena sesuai dengan apa yang pernah didorong oleh mantan Perdana Menteri Shinzo Abe bahwa Jepang adalah kemitraan strategis Indonesia,” katanya.

Turut hadir dalam pertemuan tersebut yaitu mantan Perdana Menteri Jepang Suga Yoshihide, mantan Menteri Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan Jepang Moriyama Hiroshi, dan mantan Menteri Ekonomi, Perdagangan, dan Industri Jepang Hayashi Motoo.

Presiden Jokowi didampingi Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto, Menteri Luar Negeri Retno Marsudi, Menteri Sekretaris Negara Pratikno, dan Duta.

 

Jokowi Teken Perpres 102 Tahun 2022 Tentang KNKT

  

Presiden Joko Widodo (Jokowi). (Foto: Istimewa)

 

Jakarta – Presiden Joko Widodo resmi mengatur ulang tentang Komite Nasional Keselamatan Transportasi (KNKT) melalui penerbitan Peraturan Presiden (Perpres) No.102/2022 tentang KNKT. Beberapa perubahan utama yakni penegasan KNKT sebagai institusi yang independen dan peran baru investigator.

Pada Bab I Perpres No.102/2022 tentang Ketentuan Umum, Presiden Jokowi mendefinisikan KNKT sebagai institusi yang independen dalam menginvestigasi kecelakaan transportasi.

Pada regulasi sebelumnya yaitu Perpres No.2/2012, tidak ada definisi spesifik terkait dengan definisi KNKT sebagai institusi yang independen.

“Komite Nasional Keselamatan Transportasi yang selanjutnya disingkat KNKT adalah institusi yang independen dalam melaksanakan Investigasi Kecelakaan Transportasi,” demikian dikutip dari Pasal 1 ayat 1 Perpres terbaru, Senin (25/7/2022).

Presiden Jokowi juga lebih merincikan fungsi KNKT pada Perpres No.102/2022, yaitu meminta data dan keterangan kepada berbagai pihak; pengumpulan, pengolahan, analisis, dan penyajian data penyebab kecelakaan secara sistematis dan obyektif; penyusunan laporan hasil investigasi; pemberian dan/atau penyampaian rekomendasi; pelaksanaan koordinasi dan kerja sama investigasi; evaluasi, pemantauan, klarifikasi, pengkajian, dan sosialisasi rekomendasi; serta penyelenggaraan sistem informasi.

Pada sisi komposisi keanggotaan (Pasal 5), susunan masih terdiri dari satu Ketua dan satu Wakil Ketua yang merangkap anggota, serta empat orang anggota. Empat orang anggota pada Perpres sebelumnya lebih terperinci atau berdasarkan subkomite perkeretaapian, pelayaran, penerbangan, serta lalu lintas dan angkutan jalan.

Perpres anyar tersebut juga tidak terlalu memerinci soal investigator. Padahal, pada Perpres sebelumnya Presiden Jokowi bahkan memerinci soal instansi asal investigator bisa dari bukan pegawai negeri hingga pegawai negeri, yang terdiri dari pegawai negeri sipil (PNS), anggota TNI, dan anggota Polri.

Kendati demikian, Presiden pada Perpres 102/2022 memberikan peran lebih leluasa bagi investigator. Pada Perpres baru, investigator bisa mewakili anggota KNKT sebagai koordinator investigasi berdasarkan penunjukan dari anggota, sedangkan pada Perpres sebelumnya tidak bisa.

“Investigator berkedudukan bukan sebagai anggota KNKT dan tidak dapat bertindak mewakili anggota KNKT,” demikian dikutip dari Perpres sebelumnya yakni No.2/2012.

Terkait dengan tata kerja, Perpres lama mengatur KNKT untuk menyampaikan laporan kinerja secara berkala minimal enam bulan sekali dalam setahun.

Sementara itu, pada Perpres baru KNKT menyampaikan laporan kepada Presiden atas pelaksanaan tugasnya paling sedikit satu kali dalam satu tahun.

Untuk usia Ketua, Wakil Ketua, dan anggota KNKT saat diangkat harus berusia paling tua 60 tahun pada saat pendaftaran berdasarkan Perpres terbaru. Sementara itu pada Perpres lama, calon anggota KNKT harus berusia paling tua 55 tahun saat proses pemilihan.

Selain itu, seluruh calon anggota KNKT harus tidak pernah dijatuhi hukuman pidana, bebas dari narkoba, tidak menjadi anggota partai politik.

Mereka juga harus bersedia untuk berhenti sementara sebagai PNS, mengundurkan diri atau pensiun dari TNI/Polri, serta melepaskan statusnya sebagai pengusaha, pengurus atau karyawan BUMN/BUMD/badan usaha transportasi lainnya.

Pada Perpres lama, tidak ada aturan harus bebas dari narkoba dan sejenisnya bagi calon anggota KNKT.

Kendati demikian aturan mengenai proses seleksi masih akan melibatkan panitia seleksi, dan dapat diangkat untuk periode jabatan empat tahun serta bisa dipilih kembali melalui seleksi untuk satu kali periode berikutnya.

Terkait dengan pemberhentian anggota KNKT dengan tidak hormat, Perpres terbaru mengatur bahwa yang bersangkutan dapat diusulkan untuk diberhentikan kepada Presiden oleh Menteri Perhubungan, setelah diperiksa oleh tim kode etik.

Akan tetapi, Perpres sebelumnya menyatakan bahwa pengusulan pemberhentian tidak hormat dilakukan setelah anggota KNKT diberi kesempatan secukupnya untuk membela diri di hadapan rapat KNKT. Setelah rapat tersebut, KNKT menyampaikan usulan kepada Menhub guna pemberhentian anggota untuk disampaikan ke Presiden.

Untuk hak keuangan anggota KNKT, Perpres lama mengatur bahwa anggota KNKT dan investigator yang sudah berhenti dan berakhir masa jabatannya tidak diberikan pensiun dan/atua pesangon. Sementara itu, Perpres terbaru menyebut mereka yang sudah berhenti atau berakhir masa jabatannya hanya tidak diberikan pesangon.

“Apabila Ketua, Wakil Ketua, dan anggota KNKT, serta investigator berhenti atau telah berakhir masa jabatannya, tidak diberikan pesangon,” demikian dikutip dari Perpres No.102/2022.

 

Wednesday, July 27, 2022

Daftar Pejabat yang Dampingi Jokowi ke China Temui Xi Jinping

  

Indonesia - Presiden Joko Widodo dan Ibu Iriana Joko Widodo beserta delegasi tiba di Beijing Capital International Airport, Beijing, Republik Rakyat China (RRC), Senin (25/7/2022) sekitar pukul 21.37 waktu setempat. (Foto: BPMI Setpres)

 

Jakarta – Presiden RI Ir. H. Joko Widodo telah bertolak ke China pada Senin (25/7) pukul 13.00 WIB. Kunjungan tersebut dilakukan sebagai bagian dari lawatan Jokowi ke tiga negara Asia Timur pada pekan ini.

Sejumlah pejabat negara ikut serta mendampingi Jokowi dan Ibu Negara Iriana Jokowi dalam kunjungan ke Beijing hari ini.

“Turut mendampingi Presiden Jokowi dan Ibu Iriana dalam penerbangan menuju Beijing, RRT [Republik Rakyat Tiongkok], yaitu Menteri Sekretaris Negara Pratikno, Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir, dan Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Bahlil Lahadalia,” demikian pernyataan dari Biro Pers, Media, dan Informasi Sekretariat Presiden dalam rilis mereka pada Senin (25/7).

Tak hanya itu, Kepala Sekretariat Presiden Heru Budi Hartono, Sekretaris Militer Presiden Marsda TNI M Tonny Harjono, dan Kepala Protokol negara Andy Rachmianto juga ikut dalam perjalanan tersebut.

Sementara itu, Menteri Luar Negeri RI Retno Marsudi dan Menteri Koordinator Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan telah lebih dahulu tiba di Beijing untuk mempersiapkan kunjungan Jokowi.

Jokowi sendiri akan bertemu dengan Presiden China Xi Jinping dan Perdana Menteri China Li Keqiang dalam kunjungan kali ini.

Tak hanya berkunjung ke Beijing, Jokowi bakal pergi ke Jepang dan Korea Selatan untuk membahas berbagai isu.

“Berbagai isu dari kerja sama perdagangan, investasi, kesehatan, infrastruktur, perikanan hingga isu kawasan dan dunia akan dibahas dengan para pemimpin ketiga negara tersebut,” ucap Retno, dikutip dari rilis yang sama.

Di Jepang, Jokowi dijadwalkan bertemu dengan Perdana Menteri Fumio Kishida. Sementara itu, Jokowi akan bertemu Presiden Yoon Suk Yeol di Korsel.

 

Jokowi Sudah Tiba di Beijing China, Besok Jumpai Xi Jinping

  

Indonesia - Presiden Joko Widodo dan Ibu Iriana Joko Widodo beserta delegasi tiba di Beijing Capital International Airport, Beijing, Republik Rakyat China (RRC), Senin (25/7/2022) sekitar pukul 21.37 waktu setempat. (Foto: BPMI Setpres)

 

Jakarta – Presiden Joko Widodo dan Ibu Iriana Joko Widodo beserta delegasi tiba di Beijing Capital International Airport, Beijing, Republik Rakyat China (RRC), Senin (25/7/2022) sekitar pukul 21.37 waktu setempat. Total waktu tempuh pesawat Garuda Indonesia GIA-1 yang membawa rombongan mencapai 6 jam dan 40 menit.

Setelah pintu pesawat terbuka, Kepala Protokol Negara mempersilakan Jokowi dan Iriana turun dari pesawat. Tampak menyambut di bawah tangga pesawat Wakil Menteri Luar Negeri RRT Wu Jiang Hao, Duta Besar LBBP RI Beijing Djauhari Oratmangun beserta Istri, dan Atase Pertahanan Republik Indonesia di Beijing Marsma Bayu Hendra Permana beserta Istri.

Selanjutnya dengan menggunakan kendaraan yang telah disediakan, Jokowi dan Iriana ke Diaoyutai State Guesthouse tempat mereka bermalam. Saat tiba di Diaoyutai State Guesthouse, tampak menyambut Jokowi dan Iriana, yaitu Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan dan Menteri Luar Negeri Retno Marsudi.

Jokowi dijadwalkan akan melakukan pertemuan bilateral dengan Perdana Menteri China Li Keqiang dan Presiden China Xi Jinping esok hari.

Turut mendampingi Presiden Jokowi dan Ibu Iriana dalam penerbangan menuju Beijing, yaitu Menteri Sekretaris Negara Pratikno, Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir, dan Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Bahlil Lahadalia.

 

Pengamat Tiongkok: Kunjungan Jokowi Cerminkan Netralitas ASEAN


Presiden Jokowi melakukan pertemuan bilateral dengan Presiden Republik Rakyat Tiongkok (RRT) Xi Jinping di Villa 14, Diaoyutai State Guesthouse, Beijing, Selasa sore, 26 Juli 2022. (Foto: BPMI Setpres/)

 

Jakarta – Pengamat politik Tiongkok Tang Qifang menilai, kunjungan Presiden Indonesia Jokowi ke negaranya pada 25-26 Juli 2022 mencerminkan sikap netral negara anggota Perhimpunan Bangsa-Bangsa Asia Tenggara (ASEAN).

“Kunjungan Presiden Widodo (Jokowi) ke Tiongkok menunjukkan posisi netral dan seimbang negara-negara di Asia Tenggara yang diwakili oleh Indonesia terhadap Tiongkok dan Amerika Serikat,” ujarnya, seperti dikutip media setempat, Jumat (22/7/2022).

Menurut dia, kunjungan Jokowi itu sangat penting bagi hubungan bilateral kedua negara, apalagi Jokowi bakal menjadi kepala negara pertama di dunia yang mengunjungi Tiongkok pasca-Olimpiade Musim Dingin.

Di sela-sela Olimpiade yang digelar di Beijing pada awal Februari 2022, Presiden Tiongkok Xi Jinping menerima kunjungan beberapa kepala negara dan kepala pemerintahan, termasuk Presiden Rusia Vladimir Putin.

Pada kunjungan mendatang, Presiden Jokowi akan diterima oleh Presiden Xi Jinping dan Perana Menteri Li Keqiang di Beijing.

“Kunjungan Widodo sangat penting karena dua kepala negara tidak bisa saling mengunjungi hampir tiga tahun akibat Covid-19,” kata Tang, peneliti pada China Institute of Internatonal Studies.

Ia memprediksi kunjungan Jokowi tidak hanya mendorong peningkatan kerja sama bilateral perdagangan dan ekonomi Tiongkok-Indonesia dan Tiongkok-ASEAN, melainkan juga mendorong terciptanya perdamaian dan stabilitas global.

“Kerja sama ekonomi dan perdagangan akan menjadi topik yang sangat penting. Kedua belah pihak kemungkinan besar akan membuat pencapaian praktis karena kerja sama semacam itu sangat dibutuhkan dalam pemulihan ekonomi bilateral dan regional,” kata Tang, seperti dikutip Global Times.

Meskipun momentum kerja sama Tiongkok-Indonesia cukup kuat seiring dengan peningkatan volume perdagangan bilateral di tengah dampak Covid-19, Tang melihat Indonesia masih berada di bawah tekanan kenaikan harga bahan pokok internasional dan inflasi domestik.

Karena itu, menurut Tang, Indonesia ingin meningkatkan kerja sama dengan Tiongkok untuk mempertahankan tren positif tersebut dan menciptakan lebih banyak kesempatan.

Data Kementerian Perdagangan Tiongkok menunjukkan volume perdagangan Tiongkok-Indonesia meningkat dari 30,8 persen menjadi 32,75 persen selama periode Januari-Maret 2022.

 

Jokowi Sebut Tak Mudah Berantas Bullying dan Kekerasan Seksual pada Anak


Presiden Joko Widodo menghadiri acara peringatan Hari Anak Nasional yang digelar di Kebun Raya Bogor, Jawa Barat, pada Sabtu, 23 Juli 2022. (Foto: BPMI Setpres/)

 

Jakarta – Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengakui, tidak mudah memberantas kasus perundungan atau bullying dan kekerasan seksual pada anak-anak.

"Saya kira penegakan hukum yang keras, penegakan hukum yang tegas terhadap kegiatan-kegiatan yang seperti itu memang menjadi tanggung jawab kita semuanya untuk memagari agar tidak terjadi lagi. Tapi memang bukan sesuatu yang gampang," ujar Jokowi usai menghadiri acara Hari Anak Nasional di Bogor, Sabtu (23/7/2022).

Jokowi meminta perlu adanya dukungan semua pihak terutama keluarga dan masyarakat untuk mengurangi kasus bullying pada anak-anak.

“Asalkan kita bersama-sama, masyarakat, guru, pendidik, orang tua, semunya bekerja saya kira akan sangat mengurangi,” ujarnya.

Jokowi menegaskan, apapun tindakannya termasuk perundungan hingga kekerasan fisik memiliki konsekuensi pidana.

“Saya kira semuanya diproses, siapapun, tidak ada yang namanya kekerasan verbal, tidak ada yang namanya perundungan, tidak ada yang namanya kekerasan fisik, kekerasan seksual, semuanya. Karena memang aturannya tidak diperbolehkan dan itu ada pidananya,” ujarnya.

 

Jokowi Sandang Gelar Bapak Pemuda dari Ormas Lintas Agama

  

Pemuda Listas Agama Usulkan Jokowi Sebagai Bapak Pemuda Indonesia. (Foto: Akurat.co).

 

Jakarta – Berbagai organisasi kepemudaan lintas agama memberikan gelar Bapak Pemuda dan Inspirasi Bangsa kepada Presiden Joko Widodo atau Jokowi. Gelar diberikan karena Jokowi dianggap berhasil membuat beberapa program yang mensejahterakan rakyat.

“Jokowi merupakan sosok inspiratif bagi aktivis kepemudaan karena lahir dari rahim masyarakat sederhana hingga menjadi tokoh bangsa. Untuk itu, Jokowi layak dinyatakan sebagai Bapak Pemuda Indonesia,” kata pria yang akrab disapa Cak Nanto melalui keterangan tertulis, Jumat (22/7).

Gelar baru untuk Jokowi itu diberikan atas kesepakatan PP Pemuda Muhammadiyah, Gerakan Pemuda (GP) Ansor, Pemuda Katolik, Perhimpunan Pemuda Hindu Indonesia (PERADAH), Generasi Muda Mathla’ul Anwar (GEMA MA).

Kemudian Generasi Muda Khonghucu (GEMA KU), Gerakan Pemuda Islam Indonesia (GPII), Generasi Muda Buddhis (GEMA BUDHI), dan Gerakan Angkatan Muda Kristen Indonesia (GAMKI).

Mereka menilai kepedulian Jokowi pada generasi muda tercermin dari pemberian ruang di kabinet. Jokowi merangkul sejumlah tokoh muda, seperti Nadiem Makarim dan Angela Tanoesodibjo, menjadi menteri dan wakil menteri.

Menurut mereka, Jokowi menginspirasi generasi muda melalui penunjukan itu. Para pemuda menjadi percaya diri untuk ikut serta membangun bangsa.

“Jokowi menjadi inspirasi bagi pemuda. Keberanian Jokowi melibatkan pemuda dalam bangsa ibu menujukkan bahwa setiap orang punya kesempatan untuk memberikan perubahan terhadap bangsa,” ucap Ketua Umum DPP GEMABUDHI Bambang Patijaya.

Sebelumnya, Jokowi juga diusulkan sebagai Bapak Wayang Indonesia. Sejumlah organisasi seniman pewayangan menilai Jokowi memperhatikan pelestarian wayang. Salah satu hal yang menunjukkan hal itu adalah pengesahan Hari Wayang Nasional.

“Sebagai bentuk penghargaan kami kepada Bapak Presiden, kami mengusulkan beliau sebagai Bapak Wayang Indonesia,” kata Ketua Persatuan Pedalangan Indonesia (PEPADI) Tumiyono, Kamis (21/7).

 

 

Tuesday, July 26, 2022

Luhut Tanya Intelijen Kapan Rusia-Ukraina Akan Damai




Presiden Jokowi kembali memberi jabatan baru kepada Menko Marves Luhut Binsar Panjaitan. (Liputan6.com/Faizal Fanani).

 

Jakarta – Perang antara Rusia dan Ukraina menjadi salah satu penyebab ketidakpastian ekonomi global. Hampir semua negara di dunia terkena imbas dari perang ini, khususnya karena krisis pangan dan energi yang dimunculkan.

Menteri Koordinator Bidang Maritim dan Investasi, Luhut Binsar Pandjaitan, mengatakan belum ada yang bisa memastikan kapan perang ini akan berakhir. Bahkan, Luhut sudah bertanya kepada sejumlah intelijen dunia yang dia kenal terkait perang tersebut.

"Sampai kapan perang ini? Dari semua intelijen yang saya tanya, jawabnya ketidakpastiannya tinggi," ujar Luhut dalam acara Perkenalan dan Silaturahmi Kadin Indonesia Komite Tiongkok, di Hotel Langham, Jakarta, Sabtu (24/7/2022).

Imbas perang ini, ujar Luhut, membuat dua hal dalam bahaya, yaitu pangan dan energi. Untuk Indonesia, Luhut mengatakan, kondisi pangan masih bisa terkendali. Namun untuk energi muncul kekhawatiran, karena Indonesia harus mengeluarkan subsidi energi hingga Rp 500 triliun lebih, akibat kenaikan harga energi dunia, sebagai imbas perang. “Ini tidak efisien bila terus begini (subsidi energi),” kata Luhut.

Dia memperlihatkan data kenaikan harga energi dunia, di mana paling tinggi adalah peningkatan harga batu bara yang naik 94% di Juli 2022 dibandingkan Januari 2022. “Yang punya batu bara tambah kaya,” cetus Luhut.

Kemudian harga minyak mentah pada data yang disampaikan Luhut terlihat prediksi rata-rata harga 2022 adalah US$ 100/barel, dan akan turun menjadi US$ 92/barel di 2023, dan US$ 80/barel di 2024. Harga rata-rata gas bumi di 2022 juga diperkirakan mencapai US$ 34/mmbtu, dibandingkan 2021 yang masih US$ 16/mmbtu. Harga rata-rata batu bara Australia juga diperkirakan US$ 250/metrik ton, naik dari 2021 yang sebsar US$ 138,1/metrik ton.

Untuk pangan, dia memperlihatkan prediksi harga rata-rata kedelai di 2022 yang diperkirakan US$ 700/metrik ton, dari harga di 2021 US$ 583/metrik ton.

“Minyak mentah kita juga harus impor hampir 700 ribu barel per hari. Ini harus kita hadapi dan manage semua ini. Perang ini memicu perlambatan ekonomi dunia,” kata Luhut. Namun soal inflasi, Luhut masih yakin laju inflasi di Indonesia bisa dikendalikan di kisaran 4% pada tahun ini.

Pada kesempatan itu Luhut mengatakan, proses pemulihan ekonomi Indonesia pasca pandemi Covid-19 berjalan dengan baik. “Pertumbuhan ekonomi kita masih salah satu yang terbaik di dunia. Ekspor kita juga terbaik di dunia. Banyak orang tidak paham kalau kita itu bagus,” katanya.

Pengawal Jokowi Kini Langsung Kawal IKN Nusantara, Fungsi Intelijen Ditingkatkan




Profil Mayjen Tri Budi Utomo, Sosok Penjaga ‘Nyawa’ Jokowi di Ukraina dan Rusia – Komandan Paspampres Mayjen TNI Tri Budi Utomo dihubungi wartawan di Jakarta. (Foto: Antara.com)

 

Jakarta – Mayjen TNI Tri Budi Utomo Komandan  Pasukan Pengawal Presiden (Paspampres) kini resmi menggantikan Mayjen TNI Teguh Pudjo Rumekso sebagai Panglima Kodam VI Mulawarman sehingga sekarang dia menjadi mantan pengawal Presiden Joko Widodo yang kini mengawal pembangunan Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara.

“Mengawal pembangunan IKN, juga menjaga perbatasan, adalah 2 tugas utama kami,” kata Pangdam Tri Budi, Rabu.

Pemerintah menargetkan IKN Nusantara, ibukota negara Republik Indonesia yang baru di Sepaku, Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur, sudah bisa berfungsi sebagai pusat pemerintahan pada Agustus 2024.

Perpindahan resmi ibu kota negara dari Jakarta menuju Nusantara itu akan ditandai dengan upacara peringatan detik-detik proklamasi kemerdekaan di istana negara yang baru.

Seperti dijelaskan Mayjen Teguh yang kini bertugas menjadi Sekretaris Kementerian Politik Hukum dan Keamanan (Sesmenpolhukam), saat ini kawasan IKN sudah dijaga satu regu pasukan dan menempati satu pos sebagai fasilitas.

Jumlah personel dan fasilitas pendukungnya akan terus ditingkatkan seiring dengan kemajuan pembangunan dan kebutuhan pengamanan  dari IKN.

Kemudian, untuk mengamankan perbatasan, Pangdam Tri Budi menegaskan ia akan lebih meningkatkan fungsi-fungsi intelijen.

Ada garis batas langsung sepanjang 1.038 km antara Republik Indonesia dengan dua negara bagian Malaysia, yaitu Kesultanan Sabah dan Sarawak, Di beberapa titik, perbatasan menjadi tempat perlintasan penyelundupan barang-barang ilegal seperti narkoba.

Dengan data dan informasi intelijen dipastikan operasi pencegahan narkoba dan pengamanan perbatasan lainnya akan lebih efektif.

“Mayjen Teguh sudah memberikan dedikasi yang luar biasa dalam pengamanan perbatasan itu, diantaranya berhasil mencegah masuk sejumlah kilogram narkoba dan menangkap para pelakunya,” puji Pangdam Tri Budi.

Sehari sebelumnya, begitu tiba di Balikpapan tempat markas Kodam VI Mulawarman berada, Pangdam Tri Budi diterima dengan tradisi tapung tawar dan prosesi militer pedang pora. Hari ini tadi giliran Mayjen Teguh Rumekso yang dilepas dengan prosesi tersebut.

 

Jokowi Terbitkan Perpres Penghapusan Kekerasan Terhadap Anak


Presiden Joko Widodo menerima perwakilan siswa sekolah dasar Kabupaten Jayapura dan Asmat, Provinsi Papua, di Istana Merdeka, Jumat (11/10/2019). (Foto: Bisnis/Amanda Kusumawardhani)

 

Jakarta – Presiden Jokowi menerbitkan Peraturan Presiden Republik Indonesia (Perpres) Nomor 101 Tahun 2022 tentang Strategi Nasional Penghapusan Kekerasan Terhadap Anak.

Pemerintah menyebutkan peraturan ini bertujuan melindungi anak dari kekerasan dan diskriminasi.

Selain itu, mengingat jumlah kasus kekerasan terhadap anak di Indonesia masih tinggi maka perlu optimalisasi peran pemerintah.

“Peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan penghapusan kekerasan terhadap anak belum optimal dalam memberikan pencegahan dan penanganan sehingga diperlukan strategi nasional,” terang Istana pada Senin dalam keterangannya.

Strategi Nasional Penghapusan Kekerasan Terhadap Anak (Stranas PKTA) merupakan strategi nasional yang dituangkan dalam dokumen yang memuat arah kebijakan, strategi, fokus strategi, antar lembaga untuk mewujudkan penghapusan kekerasan terhadap anak.

“Stranas PKTA dimaksudkan sebagai acuan bagi kementerian/lembaga, pemerintah daerah provinsi, dan pemerintah daerah kabupaten/kota dalam menyelenggarakan pencegahan dan penanganan kekerasan terhadap anak,” tulis Istana mengacu pada bunyi Pasal 3.

Berdasarkan ketentuan Pasal 7, kementerian, pemerintah daerah provinsi, dan pemerintah daerah kabupaten/kota dalam melaksanakan Stranas PKTA dapat melibatkan peran serta masyarakat.

“Pendanaan pelaksanaan Stranas PKTA bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara, anggaran pendapatan dan belanja daerah, dan/atau sumber lainnya yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan”, bunyi Pasal 8.

 

Jokowi Tokoh Muslim ke-13 Berpengaruh di Dunia



Presiden Indonesia Joko Widodo (Jokowi) menyempatkan diri berkunjung ke Masjid Niujie yang berada di Beijing, China,14 Mei 2017. (Foto: news.okezone.com)

 

Jakarta – Presiden Joko Widodo (Jokowi) dinobatkan kembali didaulat tokoh muslim berpengaruh di dunia. Jokowi menduduki peringkat ke-13 tokoh muslim paling berpengaruh di dunia tahun ini versi The Muslim 500.

"Joko Widodo, atau Jokowi begitu ia dikenal, terpilih kembali sebagai Presiden Indonesia dalam pemilihan umum April 2019, memenangkan 55,5 persen suara dan akan menjalani masa jabatan kedua dan terakhirnya hingga 2024," dikutip dari survei The Muslim 500, Minggu, 24 Juli 2022.

Dari Indonesia selain Presiden Jokowi, ada dua tokoh terkemuka lainnya yaitu mantan Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) Said Aqil Siradj diperingkat ke-19 dan Habib Luthfi bin Yahya yang bertengger diurutan ke-32.

Sementara itu, Emir Qatar Tamim bin Hamid Al-Thani menjadi tokoh Muslim Nomor 1 paling berpengaruh di dunia dalam survei itu, disusul oleh Raja Salman dari Arab Saudi, dan Pemimpin Tertinggi Iran Ayatollah Ali Khamenei.

Peringkat keempat diduduki oleh Presiden Turki Tayyip Erdogan. Ia telah menjadi predisen Turki selama 11 tahun dan memenangkan tiga pemilihan berturut-turut pada 2002,2007, dan 2011.

Lalu, Abdullah II Ibn-Al-Hussein menduduki peringkat kelima orang Islam paling berpengaruh di dunia. Ia merupakan keturunan langsung Nabi Muhammad.

Peringkat keenam ditempati oleh Muhammad Taqi Usmani. Ia seorang sarjana keuangan Islam sekaligus ulama.

Raja Mohammed VI duduk di peringkat ketujuh. Raja dari Maroko ini adalah keturunan langsung Nabi Muhammad SAW.

Keluarga Mohammed disebut-sebut telah memerintah Maroko selama hampir 400 tahun.

Berikut antara lain 35 tokoh Islam yang masuk daftar Muslim paling berpengaruh di dunia versi The Muslim 500:

1.     Tamim bin Hamid Al-Thani

2.     Salman bin Abdul-Aziz Al-Saud

3.     Ayatollah Hajj Sayyid Ali Khamenei

4.     Recep Tayyip Erdogan

5.     Abdullah II Ibn-Al-Hussen

6.     Muhammad Taqi Usmani

7.     HM King Mohammed VI

8.     Mohammed bin Zayed Al-Nahyan

9.     Sayyid Ali Hussein Sistani

10. Imran Khan

11. Habib Umar bin Hafiz

12. Salman Al-Ouda

13. Joko Widodo

14. Ahmad Muhammad Al-Tayyeb

15. Muhammad bin Salman bin Abdul-Aziz Al-Saud

16. Abdullah bin Bayyah

17. Muhammadu Buhari

18. Muhammad Sa’adu Abubakar III

19. Saiq Aqil Siradj

20. Ali Gomaa

21. Seyyed Hasan Nasrallah

22. Sheikh Habib ‘Ali Zain Al Abideen Al-Jifri

23. Sheikh Hamza Yusuf Hanson

24. Sheikh Ahmad Tijani bin Ali Cisse

25. Sheikha Munira Qubeysi

26. Sheikh Abdul-Aziz ibn Abdullah Aal A-Sheikh

27. Maulana Mahmood Madani

28. Sheikh Mustafa Hosny

29. Sheikh Usama Al-Sayyid Al-Azhari

30. Shah Karim Al-Hussayni

31. Sheikh Dr Yusuf Al-Qaradawi

32. Habib Luthfi bin Yahya

33. Sheikh Abdul-Malik Al-Houthi

34. Sheikh Mahmud Effendi

35. Maulana Tariq Jameel.

 

Lancar! Menteri PUPR Targetkan Jalan Tol IKN 6B dan Akses 6C Selesai Juni 2025

Proyek pembangunan Jalan Tol IKN Seksi 6B dan Akses Tol IKN 6C. (Foto: Ist) Jakarta  – Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Ba...